Rumah Jual – Pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto akan meluncurkan program renovasi dua juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah mulai 2025. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 43,6 triliun untuk membiayai inisiatif besar ini. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup warga dan mengurangi ketimpangan sosial antarwilayah. Selain itu, pemerintah berharap langkah ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sektor konstruksi secara luas.
Pemerintah menargetkan rumah-rumah tidak layak huni di seluruh Indonesia sebagai prioritas utama. Kementerian PUPR akan memimpin proyek ini bersama pemerintah daerah. Mereka akan memulai dengan pendataan penerima manfaat secara digital. Pemerintah merancang skema pelaksanaan bertahap. Tahun pertama, lebih dari 500 ribu rumah akan direnovasi. Selanjutnya, pemerintah akan menuntaskan sisanya selama empat tahun berikutnya. Mereka melibatkan BUMN dan sektor swasta untuk mempercepat proses pembangunan.
“Baca Juga : Produk Kerajinan Unik dan Aksesoris Dekoratif Untuk Menambah Keindahan Rumah”
Kementerian PUPR mengembangkan sistem pemantauan digital yang bisa diakses publik. Melalui platform ini, warga dapat memantau progres proyek di daerah masing-masing. Pendekatan ini diharapkan mendorong transparansi dan mempersempit ruang korupsi. Selain itu, pemerintah menyediakan pelatihan konstruksi bagi tenaga kerja lokal. Langkah ini tidak hanya mendukung kualitas pekerjaan, tetapi juga membuka lapangan kerja di desa dan kota kecil.
Program ini tidak hanya memperbaiki rumah, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup keluarga. Rumah yang sehat dan aman dapat mendukung tumbuh kembang anak dan produktivitas orang tua. Banyak keluarga selama ini tinggal di rumah reyot, berdinding kayu lapuk, dan atap bocor. Dengan program renovasi ini, mereka bisa hidup lebih layak. Seorang warga di Brebes, Jawa Tengah, misalnya, mengaku lega setelah mendengar rumahnya masuk daftar penerima. Ia berharap renovasi dapat membuat anak-anaknya belajar lebih nyaman dan sehat.
“Simak juga: Proyek Renovasi LPJU Senggigi Habiskan Rp 1 Miliar”
Pemerintah ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya menyasar kota-kota besar. Wilayah perdesaan, terutama yang jauh dari pusat logistik dan infrastruktur, masuk dalam perencanaan distribusi. Pemerintah menetapkan zonasi prioritas berdasarkan kondisi sosial, cuaca ekstrem, dan data kemiskinan regional. Dengan pendekatan itu, rumah-rumah di Papua, NTT, dan pelosok Kalimantan tetap memperoleh jatah renovasi sesuai standar nasional.
Meskipun rencana ini ambisius, pelaksanaannya tetap menghadapi tantangan. Data rumah tidak layak sering kali tidak akurat. Untuk mengatasi masalah itu, pemerintah mengerahkan tim survei lokal yang sudah mengenal wilayah sasaran. Selain itu, beberapa daerah mengalami kekurangan tenaga terampil. Pemerintah mengantisipasinya dengan membuka pelatihan berbasis komunitas. Dengan cara ini, warga bisa langsung bekerja di proyek renovasi di lingkungannya sendiri.
Dana sebesar Rp 43,6 triliun akan disalurkan melalui kombinasi APBN, pembiayaan multiyears, dan kontribusi BUMN konstruksi. Pemerintah menetapkan model cashless untuk pembayaran kepada penyedia jasa, guna mencegah kebocoran anggaran. Penyaluran dana ke penerima manfaat dilakukan melalui rekening khusus dengan pengawasan berlapis dari Kementerian Keuangan.
Kesuksesan program bergantung pada sinergi antarinstansi dan peran serta masyarakat. Pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan warga perlu bekerja bersama. Pemerintah mengimbau warga untuk melaporkan kondisi rumah mereka melalui kanal resmi. Dengan keterlibatan langsung dari masyarakat, hasil renovasi dapat bertahan lebih lama. Warga yang merasa memiliki rumah tersebut akan lebih menjaga dan merawatnya.
